Senin, 13 Oktober 2014

Fenomena

Ribuan guru honorer melakukan aksi demo di depan Istana Negara Jalan Medan Merdeka Utara, Kamis (1/5/2014). Mereka menuntut agar segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa dilakukan tes. Turunnya guru honorer itu ke jalan karena tak diperhatikan oleh pemerintah.
Menurut salah satu orator guru honorer dari wilayah, banyak guru honorer yang telah mengabdi hingga 20 tahun namun hingga kini belum mendapatkan kesejahteraan,"Ini bentuk perlawanan kita kepada Presiden," tegasnya. "Apa kata dunia, pemerintah Indonesia masih melakukan perbudakan terhadap honorer yang mengabdi di lembaga negara. Honorer hanya digaji Rp 100 ribu perbulan, negara kita kaya tapi honorernya miskin," tambahnya.
Aksi ini juga dihadiri oleh Camat Gambir Henri Perez. Dia mengimbau agar demo dapat berjalan tidak anarkis dan aman. "Semoga melakukan demo dengan suka cita dan tidak anarkis, tetap hormati negara, semoga sukses," ujar Henri.
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengatakan, mereka akan memperjuangkan aspirasi atas 1,6 juta guru honorer lain mulai jenjang SD, SMP hingga SMA di Istana Negara. Tuntutan mereka atas tunjangan tambahan maupun kenaikan status menjadi PNS tidak pernah direalisasikan pemerintah.
Pemerintah pernah berjanji akan mengangkat 9.000 orang menjadi PNS selambatnya pada 2011/2012 lalu. Tapi faktanya, sampai saat ini masih banyak guru bantu yang belum juga diangkat menjadi PNS. "Hanya sebagian kecil yang sudah menjadi PNS.
Bahkan ironisnya, honor guru bantu senilai Rp1 juta per bulan, sejak Januari lalu hingga kini belum juga dibayarkan. Mereka sendiri sudah melakukan aksi unjuk rasa ke Kemendikbud agar status guru bantu segera ditingkatkan menjadi PNS sesuai dengan janji pemerintah.
Tidak terima dengan hasil keputusan panitia seleksi nasional (Panselnas) tentang penetapan kelulusah honorer kategori dua (K2), guru honorer yang tergabung dalam Perhimpunan Honorer Sekolah Negeri Indonesia (PHSNI) mengancam akan melakukan aksi demonstrasi. Hanya saja, kali ini ancamannya bukan sekadar demonstrasi tetapi juga akan bertelanjang sebagai bentuk protes.
PHSNI menganggap aksi itu akan menjadi salah satu tamparan bagi pemerintah karena tidak konsisten menjalankan amanat PP 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan honorer tertinggal sebagai CPNS.
"Kami tidak malu lagi untuk telanjang. Buat apa malu wong pemerintah saja gak malu kok melihat tenaga pendidiknya tidak sejahtera," kata Soebandi, Ketum PHSNI kepada JPNN, Minggu (16/2)
Soebandi yang menjadi guru honorer sejak 1996 itu mencontohkan kasus di Jogjakarta. Menurutnya, di Kota Pelajar itu banyak guru honorer yang berusia kritis malah tidak lulus. Padahal pemerintah menyatakan bahwa honorer dengan masa pengabdian lama dan berusia kritis akan mendapatkan perhatian lebih.
"Kami sudah tidak malu untuk telanjang, karena malu kami sudah tidak ada lagi sejak guru honorer dibayar dengan upah 50 ribu sampai 200 ribu rupiah per bulan. Guru honorer wanita malah sering mendapatkan penyiksaan dalam rumah tangga karena biaya hidup tidak mencukupi sebulannya," beber Soebandi.
Karenanya, PHSNI mendesak agar permasalahan honorer ini segera dituntaskan sebelum pemerintahan SBY berakhir.

Sumber :










Tidak ada komentar:

Posting Komentar